Di Kota Mojokerto Bayar PBB Bisa Menggunakan Sampah

                 Di Kota Mojokerto Bayar PBB Bisa Menggunakan Sampah Written 

                 By Satu Jurnal on Senin, 21 Maret 2016 | 13.06 Mojokerto-(satujurnal.com)

           Pemkot Mojokerto memperkenalkan terobosan baru pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sampah.  "Bayar PBB dengan sampah ini untuk memberdayakan masyarakat dan mengajak masyarakat peduli sampah dan lingkungannya," jelas Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus saat Gebyar PBB Kota Mojokerto 2016 di kantor DPPKA , Senin (21/3/2016). Cara bayar PBB dengan sampah, ujar walikota, juga untuk mengoptimalkan organisasi bank sampah di Kota Mojokerto.  Agung Mulyono, Kepala DPPKA kota Mojokerto mengatakan, untuk memperlancar proses pembayaran PBB melalui sampah itu, pihaknya menggandeng DKP "Mekanisme pembayarannya, bisa menggunakan sampah sendiri yang ada di rumah dan di lingkungannya. Setelah warga membawa sampah ke masing-masing unit bank sampah yang ada, lalu ditimbang. Setelah itu berat sampah yang ditimbang dinominalkan dalam bentuk uang," papar Agung.   Dari jumlah itulah kemudian dimasukkan ke rekening bank sampah yang sudah dimiliki warga," imbuhnya.  Dari hasil penjualan sampah tersebut, akan digunakan untuk membayar PBB di masing-masing rumah warga yang bersangkutan.  "Jadi mekanismenya cukup mudah, cukup nabung sampah, PBB sudah terbayar," tukas Agung.  Selain memperkenalkan program bayar PBB dengan sampah, DPPKA juga melaunching Program Umroh Gratis dan lomba poster taat pajak tingkat SD/MI. Program umroh gratis kata Agung, diperuntukkan bagi wajib pajak PBB yang membayar sebelum tanggal 20 Juni 2016. "WP (wajib pajak) PBB berkesempatan mengikuti undian berhadiah umroh gratis atau wisata religi bagi dua WP yang membayar sebelum 20 Juni 2016. Ini bentuk reward bagi WP yang taat pajak," terang Agung. (one)

Hari Ini Presiden Jokowi Resmikan Tol Sumo Seksi IV

Hari Ini Presiden Jokowi Resmikan Tol Sumo Seksi IV

Written By Satu Jurnal on Sabtu, 19 Maret 2016 | 09.52

Mojokerto-(satujurnal.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meresmikan pengoperasian Tol Suroboyo – Mojokerto (Sumo), di Seksi IV (ruas Krian Mojokerto) Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto sepanjang 18 kilometer.

Dijadwalkan, Presiden Jokowi akan tiba di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo sekira pukul 10.00 WIB. Presiden Jokowi akan disambut Wagub Jatim, Syaifullah Yusuf dan segenap Forpimda Jatim.

Selanjutnya, rombongan diagendakan langsung menuju Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dilokasi tersebut, Presiden Jokowi akan meresmikan jalur bebas hambatan sepanjang 18,47 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Surabaya.

Presiden Jokowi akan melakukan penekanan tombol sirine serta penandatanganan prasasti sebagai tanda resminya beroperasionalnya  Tol Sumo Seksi IV.

Persiapan peresmian Tol Sumo dilakukan  Wakil Gubernur Jatim Saifullah. Kamis (17/3/2016).

Dalam pantauan tersebut, tol Sumo dinyatakan telah siap diresmikan. Terdapat beberapa hal yang diperiksa oleh Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Di antaranya, mencoba kursi loket tol dan mencoba kartu tol elektronik. Beberapa fasilitas lain, yang disediakan oleh PT Jasa Marga juga dicoba wagub.

“Semua sudah saya coba dan dalam keadaan bagus. Besok Sabtu sudah siap diresmikan Pak Presiden,” kata Gus Ipul, sapaan popular Saifullah Yusuf.

Menurut Gus Ipul, Seksi IV Tol Sumo yang melalui wilayah Balongbendo, Krian, Sepanjang, hingga Medaeng ini memiliki panjang 18 kilometer.

Masyarakat yang akan menggunakan Tol Sumo nanti juga bisa dengan fasilitas kartu tol elektronik. Dengan selesainya sebagian pembangunan jalan tol ini, pihaknya mengaku senang karena bisa mengatasi kemacetan di Balongbendo, Krian, Sepanjang hingga Medaeng.

Diharapkan ruas tersebut dapat mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. “Sebenarnya kami berharap pembangunan lanjutan tol Mojokerto-Kertosono juga dapat segera diselesaikan. Namun, pembangunan seksi II, dan III yang melalui Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Mojokerto hingga Kesamben, Jombang masih terkendala pembebasan lahan,” jelasnya.

Pembangunan tol Sumo yang menghubungkan, Surabaya-Mojokerto ini dimulai sejak tahun 2007. Tol ini membentang sekitar 36,27 kilometer. Jalan tol yang notabene bagian dari Tol Trans Jawa ini, terbagi dalam empat seksi. Seksi I sepanjang 4,73 kilometer, seksi II sepanjang 5,1 kilometer, seksi III sepanjang 6,1 kilometer. Sedangkan ruas terpanjang adalah seksi IVK sepanjang 18,47 kilometer.

Sementara itu, terkait pengamanan, sebanyak 1.145 personil  yang tergabung dalam Satgaspamwil VVIP, terdiri dari TNI/Polri dan Satuan Instansi Sipil dilibatkan dalam kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi. Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Irham Waroihan mengecek kesiapan Satgas pengamanan, Jum’at (18/3/2016). (wie)

Tekan Defisit, BPJS Kesehatan Naikkan Tarif Premi

Tekan Defisit, BPJS Kesehatan Naikkan Tarif Premi 

Written By Satu Jurnal on Rabu, 16 Maret 2016 | 20.01 Mojokerto-(satujurnal.com) 

Tekan Defisit, BPJS Kesehatan Naikkan Tarif Premi Written By Satu Jurnal on Rabu, 16 Maret 2016 | 20.01 Mojokerto-(satujurnal.com) Tarif premi BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI) dinaikkan per 1 April 2016 mendatang. Kenaikan tarif ini oleh Chohari, Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Cabang Mojokerto merupakan hasil evaluasi per dua tahun.

            "Berdasar Perpres Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS, yang akan diberlakukan per 1 April 2016. Kenaikan tariff premi ini amanat  undang-undang. Untuk peserta mandiri dan PBI per 1 April nanti merupakan penyesuaian karena beberapa hal, antara lain inflasi, pelayanan kesehatan yang mengalami kenaikan,” kata Chohari dalam konferensi pers di gedung BPJS jalan Empunala Kota Mojokerto, Rabu (16/3/2016).  Dipaparkan, untuk PBI, tarif iuran dinaikkan dari Rp. 19.225 menjadi 23 ribu per orang. Iuran ini dibayarkan langsung dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. Sedangkan untuk kategori mandiri, iuran bakal naik sebesar 6 persen dari besaran semula. Nilai kenaikan tarif berbeda per kelasnya. Untuk kelas I naik sebesar Rp. 20.500, kelas II sebesar Rp. 8500 dan kelas III naik sebesar Rp. 4500. "Kelas I tarif semula  Rp. 59.500 disesuaikan menjadi Rp. 80 ribu, kelas II semula Rp. 42.500 naik menjadi Rp. 51 ribu dan kelas III tarif semula Rp. 25.500 menjadi Rp. 30 ribu," ulasnya. Meski demikian, Chohari menyebut masih dibawah ambang. Namun, ia tak menampik jika penyesuaian tarif premi tidak lepas dari angka defisit yang dipanggul BPJS Kesehatan hingga trilyunan rupiah.

              “Untuk tahun 2015 saja, terjadi defisit Rp 5,6 miliar,” ungkapnya. Chohari Defisit terjadi, lanjutnya, karena antara penerimaan premi dan pembayaran klaim yang tidak berimbang. “Ada mismatch atau ketidaksesuaian antara iuran yang dibayarkan peserta dengan pengeluaran BPJS Kesehatan, yakni untuk klaim,” imbuhnya. Chohari menyebut, kenaikan tarif ini akan diimbangi dengan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan. Diantaranya, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan akses pelayanan dan penambahan manfaat pelayanan kesehatan. "Peserta tak perlu khawatir, dengan meningkatnya tarif ini otomatis akan meningkatkan manfaat dan fasilitas kesehatan yang diberikan. Kita juga akan terus berbenah dan terbuka dalam menerima kritikan masyarakat, untuk perbaikan kualitas pelayanan kita," janjinya. Ia menambahkan, terkait rencana kenaikan tarif ini, pihaknya menggandeng Puskesmas untuk melakukan sosialisasi. Itu dilakukan agar peserta tidak kaget saat melakukan pembayaran iurannya nanti. "Seluruh Puskesmas di wilayah Mojokerto dan Jombang sudah kita tempeli pemberitahuan terkait kenaikan ini. Harapan kita peserta tahu dan tidak kaget saat ada pembengkakan nilai iurannya," tegasnya. Sementara itu, rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan per 1 April 2016 ini mendapat sorotan wakil rakyat. DPRD Kabupaten Mojokerto mengaku tak segan memanggil Kepala BPJS Cabang jika terbukti muncul banyak pengaduan. "Jika pelayanannya tidak memuaskan, silahkan mengadu ke kantor dewan. Kita siap  memanggil pimpinan BPJS untuk kita mintai klarifikasi dan pertanggung jawabannya," tegas Ismail Pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Politisi PDIP ini berpendapat, kenaikan tarif yang dibebankan pada sebagian peserta BPJS harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesehatan. "Tak hanya kualitas yang harus ditingkatkan, penambahan manfaat pelayanan kesehatan juga harus disesuaikan dengan kenaikan tarif itu. Jangan sampai tarifnya naik, pelayanan yang diberikan tetap seperti biasa-biasa saja," ungkap Ismail. (one)

KREASI KERTAS KLOBOT DAWOLN BENANG

KREASI KERTAS KLOBOT  DAN  BENANG WOL